ekspostborneonews online // Masyarakat pengguna jalan Palangka Raya - Kuala Kurun menjadi buah bibir perbincangan di warung kopi kenapa tidak soalnya jalan umum atau jalan negara dipergunakan oleh angkutan perusahaan besar swasta diduga keras membawa muatan berlebihan, muatan tersebut seperti kayu, batu bara dan buah sawit. Persoalan ini mendapat tanggapan dari DPRD Kalteng.
Salah satunya Anggota DPRD Kalteng dari Dapil I (Palangka Raya, Katingan dan Gunung Mas) Natalia, yang menilai masalah ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pengawasan satu pihak. Apalagi ruas yang kerap dilewati truk-truk tersebut merupakan jalan nasional, sehingga Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng juga wajib memberikan respons bahkan tindak lanjut secara cepat
“Yang mengawasi ini bukan hanya dari DPRD Provinsi, tapi juga Dishub, ESDM hingga aparat terkait yang juga memiliki andil dalam pengawasan,” ujar Natalia yang juga legislator Komisi II DPRD Kalteng bidang Sumber Daya Alam (SDA), Pertambangan, Kehutanan, Perkebunan dan lainnya kepada media via telepon seluler, Senin (6/12) lalu, dipublikasikan 8/12/21.
Natalia juga minta tidak tutup mata terkait masalah ini, karena bisa saja ada indikasi atau dugaan “orang-orang berkuasa” di belakang itu semua.
Justru ia menilai, yang berwenang dalam tindak lanjut tersebut adalah kepala daerah. Artinya jangan mencari kambing hitam sebagai “tumbal” dari masalah berlarut-larut ini.
Wanita murah senyum itu juga tidak segan mendorong kepala daerah dalam artian gubernur Kalteng untuk bisa membantu mengatasi permasalahan tersebut, khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Gunung Mas. Kepala daerah melalui jajaran teknisnya, tentu lebih mengetahui dan memiliki data-data perusahaan-perusahaan mana dan apa saja yang melewati akses jalan tersebut.
“Sangat omong kosong kalau sampai tidak mengetahui perusahaan, yang jelas bisa-bisanya lewat di jalan negara, bahkan dilihat umum dengan mobilisasi tinggi serta padat seperti itu,” ujar politisi dari Partai Hanura tersebut.
Menurutnya, hal inilah yang harusnya dilihat, karena truk-truk PBS itu terus intens bergerak di ruas jalan umum yang malah mengganggu akses pengendara. Yang patut diperhatikan, bisa saja ada indikasi beking atau siapa di belakang perusahaan-perusahaan tersebut. Maka itu, seluruh pihak wajib bergerak dalam menindaklanjuti ini, termasuk media nasional dan lokal sebagai penyampai informasi.
Natalia yakin, ketika persoalan ini terus diinformasikan hingga luas secara nasional, bukan tidak mungkin akan ada respons atau tindakan dari jajaran di pusat, baik dari unsur wakil rakyat DPD RI, aparat atau pemerintahnya.
Dia menegaskan, tidak bermaksud apa pun dan tidak membela pihak mana pun terkait persoalan tersebut. Namun yang terpenting, perlunya pergerakan dalam menindaklanjuti akses jalan umum bagi masyarakat, yang beberapa waktu ini padat akibat truk-truk perusahaan besar bermuatan lebih
Pihak perusahaan juga harusnya responsif dan cepat dalam menanggapi persoalan ini, karena disadari bahwa ruas yang dilewati bukan milik perusahaan, melainkan akses umum bagi masyarakat.
Maka, pentingnya realisasi cepat serta sigap dari perusahaan dalam membenahi jalur jalan yang rusak, akibat indikasi intensnya mobilisasi truk perusahaan yang lewat. Kalau perlu, tegasnya, bentuk konsorsium dalam mengatasi masalah terkait.
“Perlu juga duduk satu meja antara perusahaan, pemerintah baik provinsi maupun kabupaten, serta unsur lainnya agar masalah ini ada solusinya. Intinya duduk bersama-sama dalam menyelesaikan masalah ini,” ujarnya.
Masyarakat Geram
Padatnya akses jalan Palangka Raya-Kurun oleh truk-truk PBS bermuatan batu bara, kayu, sawit dan lainnya itu juga mendapat sorotan dan keluhan dari masyarakat di wilayah Gunung Mas.
Anggota DPRD Gumas Untung Jaya Bangas di akun media sosial (medsos) Facebook (FB) pribadi miliknya beserta beberapa akun masyarakat lainnya, memposting video jejeran truk-truk perusahaan dengan muatan besar (berlebih) yang memadati ruas tersebut. Akibatnya jalur Palangka Raya-Kurun menjadi macet dan terganggu.
Dalam video tampak masyarakat yang geram menyebutkan jalan Palangka Raya-Kurun dikuasai oleh orang-orang yang berkuasa. Ia secara jelas juga mempertanyakan mana penguasa dan aparat dalam menindaklanjuti masalah tersebut.
Pewarta : Tim media ekbnews
Sumber. : Liputan tim media tabengan, tim media ekbnews dan suara DPRD provinsi dan Gumas.
0 Komentar